Visi dan Misi Calon Anggota DPD RI Dr. Ir. Benny Pasaribu, MEc.

Lembaga Negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terbentuk setelah amandemen UUD 1945. Keanggotaan DPD RI yang pertama dibentuk bersamaan dengan Keanggotaan DPR RI periode 2004-2009. Pada Pemilu 2014 nanti, Provinsi Sumut diwakili 4 anggota DPD dari 24 orang kandidat yang didukung langsung oleh warga Sumut dan ditetapkan oleh KPU RI sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI. Salah satu dari 24 orang kandidat tersebut adalah saya yang berada diurutan kedua pada Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Tahun 2014. Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Sumut yang telah memberi doa dan dukungan sehingga saya menjadi Calon Tetap Anggota DPD RI pada urutan ke 2 sesuai keputusan KPU RI.

Sebagai Lembaga Negara, DPD RI memiliki tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Daerah di tingkat Nasional. Kita bersyukur bahwa Pembangunan di Sumatera Utara senantiasa membuahkan sejumlah keberhasilan dari waktu ke waktu. Namun demikian masih banyak Masalah dan Tantangan yang dihadapi sehingga hasil-hasil pembagunan tersebut belum merata ke seluruh daerah dan tidak menjangkau ke seluruh sektor ekonomi dan golongan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan masih cukup besar antardaerah, antargolongan pendapatan, dan antarsektor ekonomi.

Keberhasilan yang dicapai juga masih sering di bawah pencapaian Provinsi lain, seperti Riau dan Sumatera Selatan. Sebagian permasalahan dapat bersumber dari internal menyangkut kepemimpinan daerah dan pengelolaan sumberdaya ekonomi oleh masyarakat yang kurang produktif dan berdaya saing. Permasalahan juga dapat bersumber dari factor eksternal, termasuk menyangkut perhatian dari pemerintah pusat. Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lancar jika ada kerjasama dan saling mendukung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dan sector ekonomi lainnya. Semuanya itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi.

Melalui lembaga DPD RI, saya akan berjuang untuk mendorong peran serta pemerintah pusat yang lebih besar lagi, teruta ma dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di pedesaan dan perikanan, dan di sector ekonomi lainnya seperti pertanian dan agroindustry. Investasi di Sumatera Utara perlu lebih didorong agar mampu mengurangi pengangguran dan sekaligus meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Di samping itu, peran pemerintah pusat juga perlu didorong untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban msyarakat agar semakin menarik bagi investasi baru. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kelembagaan ekonomi rakyat, seperti koperasi perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Untuk itu, secara ringkas disusun Visi dan Misi di bawah ini.


Visi

Pemerintah Pusat Memberikan Dukungan Lebih Besar Bagi Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


Misi

1. Kemakmuran Untuk Semua

Secara geografis, Sumut berada pada posisi strategis: dikelilingi Samudra Hindia dan Selat Malaka, berhadapan dengan Malaysia dan Singapura, dengan lalu lintas perdagangan Internasional yang sangat padat. Sumut juga memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang sangat kaya seperti Perkebunan Sawit, Karet, Kopi, Buah-buahan, dan berbagai Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa dengan mutu Sumber Daya Manusia (SDA) yang relative lebih maju. Tetapi rakyatnya masih banyak menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, kemelaratan dan kebodohan. Pembangunan di Sumut semakin tertinggal dalam banyak hal dari Propinsi tetangga seperti Aceh dan Riau.

Untuk itu, Sumut membutuhkan orang-orang yang mewakili Provinsi Sumut di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Rakyat Sumut wajib memilih Anggota DPD RI yang mampu berbicara dan mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat Nasional dan bahkan Internasional untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah dan rakyat Sumut. Pembangunan di Sumut akan lebih cepat dan meluas jika sumberdaya nasional dan internasional semakin banyak mengalir ke Provinsi Sumut. Kemakmuran rakyat di provinsi Sumut merupakan bagian penting dari kemakmuran bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur pedesaan/ pertanian dan kecukupan energy semakin urgent untuk ditingkatkan di Provinsi Sumut. Kegiatan perbankan masih didominasi oleh kegiatan menabung dan hanya 10-15 persen dari total dana masyarakat di Sumut yang kembali dalam bentuk kredit. Sehingga rakyat Sumut dapat meningkat aksesibilitasnya terhadap kegiatan permodalan dan pembiayaan. Kemakmuran tidak hanya untuk golongan dan daerah atau Provinsi tertentu, tetapi untuk SEMUA, tak terkecuali Petani, Nelayan, Buruh, dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.


2. Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Semua sektor ekonomi perlu ditingkatkan produktivitas dan daya saingnya. Tetapi kita harus fokus pada sektor Pertanian (tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Kelautan, Peternakan, dan Kehutanan), Pariwisata, dan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) sebagai motor penggerak ekonomi yang ramah lingkungan. Sumut perlu lebih fokus menggenjot produksi dan ekspor, seperti produk CPO dan turunannya, kopi, karet, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta produk olahan makanan. Petani, nelayan, UKM dan Koperasi harus dilindungi dari persaingan yang tidak sebanding, terutama terhadap produk-produk impor. Lahan pertanian perlu diperluas dan bibit unggul, pupuk organik, dan obat-obatan harus tersedia bagi yang membutuhkan dengan harga yang stabil. Objek-objek wisata di berbagai daerah perlu ditingkatkan aksesibilitas dan daya tariknya dengan menonjolkan keindahan panorama alam dan budaya etnis lokal. Promosi wisata perlu dilakukan dengan event-event nasional dan internasional. Pemberdayaan UMKMK harus ditingkatkan produktivitas dan daya saingnya melalui perlindungan dari produk impor dan dukungan permodalan, jaminan lokasi usaha, sarana/prasarana produksi dan pemasaran, dan akses terhadap iptek. Perijinan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Peranan Koperasi perlu lebih diberdayakan melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi/ manajemen dan peningkatan sarana/prasarana usaha, permodalan, dan mutu pelayanan kepada anggota. Gudang, Lantai Jemur, dan Kios (GLK) milik KUD perlu direnovasi sehingga dapat efektif dipergunakan, terutama sebagai bagian dari pemanfaatan Resi Gudang, yang akhirnya dapat membantu pemasaran hasil produksi petani dan nelayan.


3. Ramah Untuk Investasi

Peranan dunia usaha skala nasional perlu bermitra dengan dunia usaha skala daerah sehingga terjadi persaingan yang sehat, baik antara usaha besar, menengah, maupun kecil sehingga dapat dapat tumbuh kembang saling mendukung dan saling menguntungkan. Segala bentuk perijinan dan investasi perlu ditangani dengan sistem “Satu Atap”, cepat, mudah, dan murah. Pemerintah pusat perlu segera menyelesaikan sarana/ prasarana pendukung program MP3EI di Sei Mangke. Bahkan perlu membangun Zona Industri Baru berdasarkan komoditas pertanian unggulan daerah di beberapa kab/kota lainnya (one village one product). Investasi perlu diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industry pengolahan hasil pertanian dengan bahan baku yang cukup besar tersedia di provinsi Sumut. Sehingga lapangan kerja akan lebih banyak tersedia. Pengelolaan PT. Inalum yang akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Pusat harus dijamin memberi manfaat besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumut. Kepemilikan PT Inalum perlu dikaji untuk memberi kesempatan kepada Pemda Sumut dan sejumlah Kabupaten di sekitar Danau Toba ikut memiliki saham secara proporsional dengan cara pembayaran yang lebih mudah.


4. Peningkatan Mutu SDM

Pemerintah Pusat dan Pemda Sumut perlu lebih serius mengembangkan mutu SDM Sumut, menuju SDM Sumut yang memiliki karakter positif, menguasai Iptek dan keterampilan teknis. Semakin banyak anak-anak muda Sumut yang melanjutkan pendidikan dan mencari pelayanan kesehatan ke Negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemda Sumut perlu membangun sekolah dan perguruan tinggi unggulan serta fasilitas kesehatan yang unggul bertaraf internasional yang terjangkau oleh masyarakat. Akses masyarakat terutama yang kurang mampu terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus dibantu oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Pendidikan Dasar 12 tahun (SD-SMU) perlu digratiskan. Kesehatan gratis dengan sistem jaminan social bagi setiap warga yang kurang mampu. Bantuan beasiswa perlu diberikan bagi siswa/ mahasiswa yang kurang mampu ekonominya untuk melanjutkan atau menyelesaikan kuliahnya di Perguruan Tinggi.


5. Sumut Yang Nyaman, Aman dan Harmonis

Sumut adalah rumah kita. Rumah bagi semua suku, agama, ras, dan golongan, dengan suasana kehidupan bertetangga yang harmonis dan saling menghargai. Sumut harus bisa menjadi tempat tinggal yang terjangkau, nyaman dan aman bagi setiap warga. Pemerintah Pusat yang membawahi Polri dan TNI perlu meningkatkan efektifitas dan kerjasamanya dengan Pemda Sumut dan Kab/ Kota di seluruh Sumut sehingga pembangunan di Sumut dapat berjalan lancar.


6. Pemekaran Daerah

Berbagai lapisan masyarakat di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Sumut masih sering menyuarakan perlunya pemekaran baik pemekaran provinsi maupun kab/kota. Perdebatan tentang issu ini juga tidak sedikit. Ke depan, usulan pemekaran daerah perlu dikaji lebih mendalam agar benar2 benar objektif dan berkeadilan. Kepentingan masyarakat local harus menjadi dasar pertimbangan yang utama. Jika terjadi pemekaran maka harus lebih terjamin bahwa kesejahteraan masyarakatnya akan lebih cepat meningkat. Kajian ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari wakil masyarakat lokal dan para ahli, paling sedikitnya di bidang ekonomi pembangunan, pembangunan daerah, otonomi daerah, sosiologi, dan budaya masyarakat lokal.


7. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Sumut harus bisa menciptakan suasana kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang memberikan ketertiban umum, kenyamanan, keamanan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Pemerintah pusat yang membawahi Kejaksaan, Polri< dan Kementerian Hukum dan HAM perlu bekerjasama lebih erat dan efektif dengan Mahkamah Agung, KPK, PPATK, dan Aparatur penegak hukum lainnya sehingga pembangunan di Provinsi Sumut dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara wajib melindungi setiap warga negara. Untuk itu, Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara pemberantasan korupsi dan pungli, penyuluhan hukum, dan pelayanan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat, ramah, tanggap, dan tidak diskriminatif. Hukum dan Keadilan perlu ditegakkan untuk semua warga negara, tak terkecuali.